Ketika “Oneng Bajaj Bajuri” Pertanyakan Pengabsahan Tax Amnesty

Posted on Updated on

Rieke Diah Pitaloka (Foto dari Sijori com)
Rieke Diah Pitaloka (Foto dari Sijori com)

BussIns, Jakarta—Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam Sidang Paripurna DPR RI kemarin di Jakarta memersoalkan pengabsahan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Pengampunan Pajak/Tax Amnesty) menjadi undang-undang.

Rieke yang sebelum menjadi politisi populer sebagai pemeran Oneng di Sinetron Bajaj Bajuri mengatakan bahwa pembahasan RUU Pengampunan Pajak menjadi yang tercepat dalam sejarah DPR. “Hanya 17 hari dari hotel ke hotel,” kata dia.

Dirinya yang anggota DPR dan tidak mengikuti pembahasan tidak memahami RUU itu. Dikarenakan tahun 2017 sebenarnya liberalisasi data perbankan dimulai lantas Undang-undang Pengampunan Pajak berlaku di saat yang sama. “Saya rasa masyarakat yang tidak mengikuti lebih tidak paham hal itu,” kata Rieke yang dari PDIP.

Pantauan BussIns dari siaran TV Parlemen, Rieke berkata bahwa sebaiknya pengabsahan RUU itu menjadi undang-undang ditunda lebih dulu. “Jangan sampai hal ini menjadi skandal keuangan terbesar. Dan jangan kita terburu-buru,” kata dia lagi.

 
Sejumlah anggota DPR lainnya memersoalkan hal serupa. Satu di antara itu adalah Arif Wibowo yang juga dari PDIP. Dia berkata bahwa sebaiknya pembahasan RUU tersebut berlangsung dengan lebih tertib konstitusi.

 
Kemudian Ecky Awal Mucharam dari PKS berkata selama ini pajak terbesar dari pajak pertambahan nilai (PPN). Pembayar yang patuh di situ adalah ibu rumah tangga yang membeli minyak goreng, petani pembeli peralatan pertanian, dan lain-lain rakyat kecil. “Lalu tiba-tiba saja RUU ini dimunculkan,” kata anggota Komisi XI DPR RI ini.

 
Kata Ecky lagi sebenarnya berdasarkan Undang-undang Pajak mereka yang tidak melaporkan asetnya terkena pidana dan dendanya besar yakni empat kali lipat aset itu. Selain itu ada sanksi pidana. Dan dengan disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi undang-undang mereka bisa membayar denda yang lebih kecil.

 
Akhirnya setelah perdebatan cukup lama RUU itu disahkan. Mayoritas fraksi atau sebanyak sembilan fraksi tercatat menyetujui pengabsahan itu dan Fraksi PDIP termasuk di situ. Di antara itu ada yang menyetujui dengan catatan yakni Fraksi Partai Demokrat.

 
Sedangkan Fraksi PKS tercatat sebagai satu-satunya yang tidak menyetujui. (Muchamad Tanto)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s